News  

Pemkot Pangkalpinang Sampaikan Dua Raperda pada Rapat Paripurna DPRD

Pangkalpinang — Pemerintahan Kota Pangkalpinang bersama DPRD setempat menggelar Rapat Paripurna Keempat Belas Masa Persidangan II Tahun 2022, Senin (14/02/22), di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Rapat ini untuk penyampaian dan penjelasan Walikota Pangkalpinang terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil diwakili Wakil Walikota M. Sopian mengatakan dua Raperda itu adalah Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Raperda Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dia menyebut pembangunan sektor ini perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber dan potensi kepariwisataan nasional maupun daerah.

“Agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka meningkatkan PAD, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja masyarakat setempat,” kata dia.

Dia menambahkan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, definisi kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi.

“Tujuan diajukan Raperda ini untuk mewujudkan pariwisata di Kota Pangkalpinang yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ucapnya.

Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dia menyebut Raperda tersebut berpedoman pada UU NO 24 Tahun 2007.

“Tentang penanggulangan bencana dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tambahnya.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, dapat dikelompokkan dalam tiga jenis bencana diantaranya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Dengan diajukannya Raperda ini kepada DPRD Kota Pangkalpinang maka Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang sudah tidak relevan lagi perlu dicabut.

Editor: Martono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.