Ombudsman dan KPKNL Pangkalpinang Bahas Penyelesaian Laporan dan Pengelolaan Aset Daerah

Pangkalpinang – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, pada Rabu (25/5/2022).

Kegiatan tersebut dalam rangka penguatan koordinasi kelembagaan serta pencegahan maladministrasi penyelengaraan pelayanan publik. Kedatangan Tim Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung tersebut diterima langsung oleh Kepala KPKNL Pangkalpinang, Rahmat Effendi beserta jajarannya.

Dalam pembukaan diskusi, Yozar menyampaikan pentingnya memperkuat sinergi antara Ombudsman RI dan KPKNL baik dalam hal penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi.

“Ombudsman berkepentingan untuk melakukan pencegahan maladministrasi dalam kaitannya dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh KPKNL Pangkalpinang. Banyak hal yang mungkin dapat kita diskusikan bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami juga berterimakasih atas kerjasama yang baik oleh KPKNL Pangkalpinang secara aktif menindaklanjuti laporan masyarakat selama ini terkait pelaksanaan lelang kendaraan bermotor. Selain itu,dalam kesempatan ini kami juga ingin memahami tusi KPKNL secara lebih mendalam lagi,” ungkap Yozar dalam keterangan pers, Rabu (25/5/2022).

Menanggapi hal tersebut, Rahmat Effendi mengatakan bahwa Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung merupakan mitra strategis yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perbaikan atau koreksi atas penyelenggaraan pelayanan suatu instansi serta siap memperkuat sinergisitas.

“KPKNL Pangkalpinang berharap Ombudsman dapat senantiasa mengingatkan atau memberi masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Tentunya koreksi yang dilakukan Ombudsman bermaksud untuk hal yang baik, yaitu mewujudkan pelayanan prima,” kata Rahmat.

Disamping itu, kerjasama yang baik ini juga kami harapkan dapat diaplikasikan dalam hal pengawasan pengelolaan aset negara atau daerah. Kami berharap pengelolaan aset dapat menjadi salah satu prioritas, termasuk oleh pemerintah daerah agar lebih tertib.

“Misalnya, penghapusan aset, hibah masuk, hibah keluar, dan sebagainya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai ketertiban pengelolaan aset daerah tersebut, KPKNL Pangkalpinang selalu siap membantu,” pungkas Rahmat.