SUARABAHANA.COM — Sebanyak 150 kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang menjalani pendataan ulang yang turut ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bangka Belitung, Selasa (5/3/2024).

Apel inventarisasi kendaraan dinas ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.

IMG 20240305 WA0028
Sumber foto: istimewa.

Lusje Anneke Tabalujan menyebut bahwa pendataan ulang ini merupakan bagian dari tugas rutin BPK dalam pemeriksaan aset pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan akuntabilitas keberadaan kendaraan dinas, baik dari segi kondisi fisik maupun dokumen yang terkait.

“Pemeriksaan rutin ini untuk mengetahui kondisi fisik dari kendaraan dinas dan juga dokumennya. Ini juga untuk mengingatkan kita jika ada yang belum bayar pajak, ayo dibayar pajaknya karena itu akan digunakan untuk pembangunan. Pendataan ini dilakukan bertahap ke seluruh OPD, hari ini di Setdako dulu,” papar Lusje.

Muhammad Yasin, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, menjelaskan bahwa pendataan ulang mencakup kendaraan yang masih dioperasionalkan maupun yang tercatat namun tidak layak digunakan.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang keberadaan kendaraan, baik dari segi fisik maupun dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB.

IMG 20240305 WA0027
Sumber foto: istimewa.

“Pendataan ini dilakukan ke seluruh OPD dan semuanya telah dijadwalkan untuk pemeriksaan. Jika ditemukan kendala, akan diinventarisasi dan dicari solusinya,” ucap Yasin.

Yasin menegaskan bahwa hasil pendataan akan memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan dinas dan potensi kehilangan dokumen kepemilikan. Jika ada kendala atau kendaraan dinas yang tidak layak digunakan, akan diusulkan penghapusan dari aset kendaraan dinas.

Terlebih, Yasin mengingatkan bahwa pembayaran pajak kendaraan dinas juga memiliki dampak positif, karena pajak yang terkumpul akan kembali ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan untuk pembangunan.

Pendataan ini, meskipun melibatkan tahapan yang cukup panjang, diharapkan dapat selesai dalam tahun ini. Yasin optimis bahwa inventarisasi kendaraan dinas akan membantu mengentaskan permasalahan tunggakan pajak kendaraan dinas di Pemkot Pangkalpinang.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset kendaraan dinas, seiring dengan upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.