Kajari Bangka Selatan Sabrul Iman Disambut, Ketua FPPKBS: Ayo Sikat Korupsi!
SUARABAHANA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi menyambut kehadiran Sabrul Iman, SH.,MH.,MM sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Selatan yang baru. Acara penyambutan berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Junjung Besaoh, Selasa (19/8/2025) malam.
Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Bangka Selatan, hingga pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Kajari baru diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Selamat datang di Bangka Selatan yang berslogan Asak Kawa Kite Pacak. Semoga ke depan dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder demi kepentingan masyarakat,” ucap Riza.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang harmonis antara Pemkab dan Kejari agar pemerintahan dan penegakan hukum berjalan selaras. “Kita harapkan terbangun komunikasi yang baik untuk kepentingan masyarakat Bangka Selatan,” tambahnya.
Sabrul Iman dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi atas penyambutan hangat yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Bangka Selatan merupakan amanah untuk memperkuat sinergi antara penegakan hukum dan pembangunan daerah.
“Saya berharap seluruh pihak dapat mendukung kejaksaan dalam menjalankan tugas demi kepentingan rakyat Bangka Selatan. Apa yang menjadi tujuan bersama, semoga bisa terlaksana dengan baik,” kata Sabrul yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Agung RI.
Datang bersama istri dan tiga anaknya, Sabrul menegaskan komitmen untuk mengabdi. “Diamanatkan di Bangka Selatan, tujuan tentu tak lain adalah untuk menegakkan aturan sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara Ketua Forum Pejuang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan (FPPKBS), Marzam Nuraffandi, saat menghubungi suarabahana.com menegaskan agar Kajari baru tidak terlena dengan fasilitas yang diberi pemerintah daerah.
Ia meminta agar Sabrul Iman dapat menegakkan hukum terutama di bidang korupsi, menelaah kembali kasus-kasus yang sempat “menghilang”, serta tidak membiarkan hukum tumpul terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
“Track record Bangka Selatan mungkin sudah diketahui beliau. Kajari baru Sabrul Iman kita dorong memahami dan segera menegakkan hukum secara tegas. Ayo sikat korupsi seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya di Toboali, Rabu (20/8/2025) pagi.
Kedatangan Kajari baru berlangsung di tengah adanya sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemkab Bangka Selatan beberapa waktu lalu. Dalam evaluasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (22/5/2025), KPK menegaskan Pemkab Basel masih masuk kategori rentan korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Untung Wicaksono, Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, mengungkapkan masih kuatnya praktik penyalahgunaan wewenang, lemahnya integritas aparatur, serta penyimpangan dalam penggunaan anggaran. “Pengadaan barang/jasa ini masalah semua. Ada masalah dalam perencanaan yang harus segera dibenahi,” tegas Untung.
Selain itu, praktik nepotisme dalam promosi dan mutasi pegawai juga dinilai masih tinggi sehingga menghambat penerapan merit system bagi ASN. Data KPK menunjukkan skor SPI Pemkab Bangka Selatan stagnan dalam zona rentan selama empat tahun terakhir, yakni 71,46 (2021), 69,52 (2022), 71,84 (2023), dan 69,1 (2024).
Sementara skor MCSP 2024 bahkan menempatkan Pemkab Basel di posisi terbawah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan lima dari delapan indikator berada pada level rentan, termasuk skor penganggaran (67,64), PBJ (63), dan optimalisasi pajak (48,2).
Isu serius lainnya adalah pengelolaan pokok pikiran (pokir) dalam anggaran daerah yang dinilai berpotensi membuka celah praktik korupsi.
KPK juga menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah dan penerimaan pajak. Pemkab Bangka Selatan menargetkan sertifikasi 300 dari 437 bidang tanah pada 2025, namun masih menghadapi kendala koordinasi dan status hukum tanah. Sementara pada sektor pajak, optimalisasi PBB dinilai rendah sehingga KPK merekomendasikan pembentukan tim khusus serta inovasi melalui kerja sama dengan BUMDes.
“Strateginya jelas, memperkuat sistem merit, memperbaiki tata kelola aset, dan memastikan regulasi pajak berjalan efektif,” kata Untung.
Dengan kondisi tersebut, kehadiran Sabrul Iman sebagai Kajari baru menjadi momentum penting. Selain memperkuat sinergi dengan Pemkab, Kajari dituntut untuk memastikan penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga berani menindak pelanggaran di level elit.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dalam pertemuan dengan KPK beberapa waktu lalu juga menyatakan kesiapan pihaknya mengikuti arahan KPK. “Saya harap KPK membantu kami mengambil langkah tepat mengatasi kondisi ini,” ujarnya.
