News  

Soal Pengeras Suara Masjid, Begini Kata Rois Syuriyah PWNU Babel

Toboali – Jagad raya media sosial sampai ke pojok-pojok warung kopi akhir-akhir ini hangat memperbincangkan Surat Edaran Menteri Agama (Menag) Nomor 05 Tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 2022, tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara (Toa) di Masjid dan Mushalla.

Terlebih muncul video penjelasan Menteri Agama yang diwawancarai oleh wartawan saat kunjungan kerjanya ke Pekanbaru beberapa saat yang lalu.

Rois Syuriyah PWNU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekaligus Ketua MUI Kabupaten Bangka Selatan, KH. Zahirin, S.H saat ditanyakan perihal Surat Edaran tersebut mengajak masyarakat untuk melihat semangat dari Surat Edaran ini. Menurut dia, semangat dari Surat Edaran Menag ini adalah membangun keharmonisan dalam keragaman Indonesia.

“Mari kita melihat semangat dari Surat Edaran (SE) Menag ini yaitu untuk membangun keharmonisan didalam keragaman Indonesia. Seorang Menteri Agama tentu melihat jauh ke depan untuk kepentingan Indonesia yang lebih luas dalam merawat NKRI yang didalamnya ada agama dan keyakinan yang berbeda-beda,” kata dia kepada Suara Bahana, Minggu (27/2/2022).

Kalau Indonesia tidak dirawat dan huru-hara dengan SARA, ujar dia, jangankan azan berkumandang, untuk melaksanakan shalatpun tidak bisa tentram. Hal inilah yang perlu difahami oleh masyarakat.

Terkait video penjelasan Menteri Agama yang dimaknai oleh sekelompok orang yang menyamakan azan dengan suara hewan, menurut KH. Zahirin, S.H, tidak mungkin seorang Menteri Agama sebagai seorang santri sekaligus seorang alim dan kyai akan menyamakan azan panggilan yang mulia itu dengan suara hewan.

“Hanya plintiran dari media dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang membuat narasi untuk menggiring opini fitnah yang menjauhkan makna dari esensinya,” tambah KH. Zahirin, S.H.

Lebih lanjut KH. Zahirin, SH menyebut bahwa didalam surat edaran tersebut hanya mengatur penggunaan, bukan tidak boleh menggunakan pengeras suara. Lagi pula hukum memakai toa atau pengeras suara itu mubah bukan wajib. Artinya boleh dipakai dan boleh juga tidak.

“Tapi menghujat dan membuat narasi fitnah itu yang tidak boleh dan haram hukumnya. Surat Edaran yang seperti ini juga sudah diatur semenjak tahun 1978 yaitu melalui Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/1978 tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla,” tambahnya.

Untuk itu, selaku Rois Syuriyah PWNU Bangka Belitung dan Ketua MUI Kabupaten Bangka Selatan, dia mengajak agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam melihat persoalan, meningkatkan literasi baca, meningkatkan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan.

“Agar apa, agar kita tidak ikut terombang-ambing oleh opini dan hanyut dalam arus fitnah yang berdampak buruk bagi tatanan kehidupan sosial, agama dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.