Pendapatan Retribusi Daerah Bangka Selatan Masih Rendah, Ini Kata Pemerhati Ekonomi
SUARABAHANA.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan dari sektor retribusi daerah hingga akhir April 2025 masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 28 April 2025, pendapatan dari sektor ini baru mencapai Rp 2,58 miliar atau sekitar 8,42 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 30,70 miliar pada tahun 2025.
Jika dibandingkan terdapat peningkatan signifikan dalam penetapan target PAD dari sektor retribusi. Pada 2024 target yang ditetapkan hanya sebesar Rp 5,96 miliar, sedangkan untuk tahun 2025 melonjak menjadi Rp 30,70 miliar. Realisasi year on year terjadi peningkatan, yakni dari Rp 1,40 miliar (April 2024) menjadi Rp 2,58 miliar (April 2025), atau naik sebesar Rp 1,18 miliar.
SIKD sendiri merupakan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Sistem ini berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya secara nasional.
Pemerhati ekonomi masyarakat Bangka Selatan, Yakub Ali, menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu mengambil langkah-langkah strategis dan kreatif untuk menggali potensi PAD secara lebih maksimal. Ia menyoroti dua sektor unggulan yang mungkin belum dikelola secara optimal, yakni perkebunan kelapa sawit dan tambak udang.
“Perkebunan sawit dan tambak udang merupakan sektor yang punya kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal. Tapi kalau tidak dikelola serius, potensi PAD yang besar ini hanya akan jadi wacana semata,” ujar Yakub, Selasa (30/4/2025) di Toboali.
Yakub menjelaskan bahwa pabrik kelapa sawit dapat memberikan kontribusi PAD melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai jenis izin operasional yang masuk ke kas daerah. Keberadaan pabrik sawit juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani, yang pada akhirnya memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat memaksimalkan retribusi dari layanan-layanan yang diberikan kepada industri sawit, seperti izin lingkungan dan izin usaha. Menurutnya, dengan pengawasan yang ketat dan pendekatan yang lebih terfokus, sektor sawit bisa menjadi sumber PAD yang signifikan.
“Potensinya sangat besar, tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah dalam mengelolanya,” tegas Yakub.
Lebih lanjut, Yakub menilai bahwa sinergi antara pelaku industri, petani, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan ekonomi lokal berjalan optimal dan saling menguntungkan. Ia juga menekankan bahwa sektor tambak udang memiliki peluang besar yang masih belum tergarap maksimal.
“Tambak udang bisa digenjot kontribusinya terhadap PAD dengan kebijakan yang berpihak pada produktivitas namun tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, Yakub juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem retribusi, terutama melalui penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir). Menurutnya, sistem ini sangat cocok diterapkan di titik strategis seperti RSUD Junjung Besaoh Toboali dan tempat lainnya.
“Sistem e-parkir menggunakan teknologi non-tunai untuk mempermudah transaksi parkir, mencegah kebocoran pendapatan, dan meningkatkan efisiensi,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa sistem ini juga mendukung transparansi, mempermudah pemantauan kinerja petugas, dan memungkinkan pelaporan pendapatan secara online.
Sebagai solusi konkret, Yakub menyarankan agar Pemkab Bangka Selatan membentuk unit kerja khusus yang secara fokus menangani peningkatan PAD. Ia menilai bahwa jika pengelolaan PAD masih berada di bawah satu dinas besar seperti Badan Keuangan Daerah (Bakuda), maka program-program peningkatan PAD cenderung tidak fokus.
“Perlu satu badan tersendiri yang punya SDM dan strategi khusus untuk kejar target PAD. Fokus, efektif, dan terukur,” tuturnya.
Yakub berharap Bupati Bangka Selatan dapat segera mengambil langkah konkret dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Semua kebijakan, lanjutnya, harus bermuara pada sistem digitalisasi PAD yang transparan dan akuntabel guna mencegah kebocoran.
“Tapi ini semua kembali pada keseriusan Pemerintah Daerah Bangka Selatan dalam mengejar potensi pendapatan daerah tersebut,” pungkas Yakub.
