BPK RI Apresiasi Capaian WTP Pemprov Babel, Ingatkan Tindak Lanjuti Rekomendasi
SUARABAHANA.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun 2024. Raihan ini menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Senin (30/6/2025). Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, menyambut baik hasil tersebut sekaligus menyatakan kesiapannya menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.
“Kami akan tindak lanjuti seluruh rekomendasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan,” ujar Hidayat.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Babel, atas kerja profesional dalam menyusun LHP yang konstruktif dan menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas LHP yang telah disampaikan. Sinergi antara Pemprov dan BPK sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (Dirjen PKN) V BPK RI, Widhi Widayat, turut memberikan apresiasi atas capaian WTP kedelapan ini. Menurutnya, opini WTP mencerminkan penyajian laporan keuangan yang andal, namun bukan berarti tanpa catatan.
Ia menekankan bahwa Pemprov Babel harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
“Gubernur diharapkan memerintahkan seluruh OPD untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan ini diterima,” tegas Widhi.
Lebih lanjut, Widhi mengungkapkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh Pemprov Babel saat ini berada pada angka 75,73 persen. Ia menyebut angka ini cukup baik, namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan.
“Fokus kita bukan hanya pada capaian administratif semata, tetapi juga pada substansi. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Prestasi opini WTP ke-8 ini bukan hanya menjadi simbol keberhasilan Pemprov Babel dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga menjadi refleksi dari komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Pemprov Babel diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterbukaan informasi publik. Gubernur Hidayat sendiri menyatakan bahwa capaian ini tidak boleh menjadikan jajaran Pemprov berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mempertahankan capaian ini. Kita semua lahir untuk membangun negeri ini. Semoga sinergitas ini terus berlanjut,” harap Hidayat.
