SUARABAHANA.COM – Menteri BUMN Erick Thohir memecat direksi perusahaan plat merah. Kali ini Direktur Energi Primer PT PLN Persero Rudi Hendra Prastowo dipecat oleh Erick Thohir imbas krisis pasokan Batubara ke PT PLN.

Rudi Hendra Prastowo digantikan oleh Direktur PLN Batubara Hartanto Wibowo. Sebelumnya Erick Thohir melakukan sidak ke Kantor PLN didampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sidak Erick Thohir ini menindaklanjuti upaya pemerintah mengatasi permasalahan supply Batubara dan Gas Alam Cair atau LNG sebagai sumber pasokan listrik nasional. Krisis Batubara yang menghantui PLN membuat 10 juta pengguna PLN terancam.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Pastikan Buka Kongres XXV PWI di Bandung, Diikuti PWI 39 Provinsi
Mengungkap Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Negara
Bupati Bangka Selatan Terima Anugerah Lencana Melati Pramuka, Dukungan dan Pengabdiannya Diakui

Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan menutup kran ekspor Batubara terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk menjamin pasokan komoditas Batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri.

“Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi, bila perlu bukan hanya tidak dapat izin ekspor tapi juga pencabutan izin usaha,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pemerintah agaknya ngeri jika semua Batubara diekspor dan berujung kepada krisis Batubara. Padahal Indonesia tercatat sebagai produsen Batubara terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan krisis pasokan Batubara terjadi pada bulan Januari 2021. Namun saat itu tidak gonjang-ganjing seperti saat ini. Dia telah mengingatkan Direksi PT PLN.

“Indonesia ini kan negara yang memproduksi Batubara, kalau ada krisis kan aneh. Ada yang salah di sini. Orang Hongkong dan beberapa negara lain yang tidak banyak Batubara tidak mengalami krisis,” kata Erick Thohir di Jakarta.

Menurut Erick Thohir, PLN harus mengadakan kontrak jangka panjang karena telah ada harga DMO. Jikapun nanti harganya dibawah dari harga DMO, hal itu bisa dilakukan revisi setiap tahun.