Ringkasan Berita:

  • Kansar Pangkalpinang meraih peringkat pertama penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak di lingkungan Kanwil DJPB Kepulauan Bangka Belitung periode semester I 2025.
  • Penghargaan diserahkan oleh DJPB Babel kepada Kansar Pangkalpinang setelah mencatat 279 transaksi KKP, tertinggi di antara seluruh satuan kerja kementerian/lembaga wilayah Babel.
  • Kepala Kansar Pangkalpinang, I Made Oka Astawa, menyebut penghargaan ini sebagai bukti komitmen pengelolaan keuangan akuntabel dan peningkatan layanan SAR di Bangka Belitung.

SUARABAHANA.COM — Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Pangkalpinang kembali menorehkan prestasi membanggakan di lingkungan instansi pemerintah. Kansar Pangkalpinang berhasil meraih peringkat pertama sebagai satuan kerja dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode semester I tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi DJPB Babel, Adiyarto Yoga Sampurno, S.E., M.Acc., kepada Kepala Urusan Umum Kansar Pangkalpinang, Iwan Saputera, S.Sos., di kantor Kansar Pangkalpinang, pada Kamis (23/10/2025).

Kredit foto: Basarnas Pangkalpinang.
Kredit foto: Basarnas Pangkalpinang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPB Kepulauan Bangka Belitung Nomor S-723/WPB.10/2025, Kansar Pangkalpinang berhasil mencatat 279 transaksi menggunakan KKP selama semester I tahun 2025. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh satuan kerja kementerian maupun lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian ini dinilai sebagai bukti konkret efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara, sekaligus wujud transparansi dalam pelaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah.

Dukung Efektivitas dan Akuntabilitas Keuangan

Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, I Made Oka Astawa, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam pencapaian tersebut. Ia menilai penggunaan KKP bukan sekadar alat pembayaran, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem akuntabilitas keuangan di instansi pemerintahan.

“KKP tidak hanya membantu efektivitas transaksi keuangan, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam pembelanjaan anggaran. Hal ini tentu menjadi penunjang dalam memaksimalkan pelayanan SAR bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Oka.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh personel Kansar Pangkalpinang untuk terus meningkatkan profesionalisme, terutama dalam hal transparansi anggaran dan efisiensi penggunaan dana operasional.

Kartu Kredit Pemerintah sendiri merupakan corporate card yang digunakan oleh satuan kerja kementerian/lembaga untuk membiayai kebutuhan operasional dan non-operasional. Program ini menjadi bagian dari Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI 2013–2025 yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta mengurangi praktik manual dalam transaksi keuangan pemerintah.

Dengan sistem pembayaran non-tunai ini, seluruh transaksi dapat dipantau secara real-time, sehingga memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Hingga pekan ketiga Oktober 2025, serapan anggaran Kansar Pangkalpinang telah mencapai 74,28 persen. Oka menargetkan realisasi anggaran bisa menembus 94 persen pada pertengahan Desember 2025.

“Anggaran ini kami maksimalkan untuk memperkuat layanan SAR, mulai dari peningkatan sarana-prasarana hingga kesiapsiagaan personel dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah perairan dan daratan Bangka Belitung,” jelasnya.

Wujud Komitmen Pelayanan Publik

Penghargaan yang diterima Kansar Pangkalpinang bukan hanya menandai keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Melalui tata kelola anggaran yang baik, instansi ini diharapkan mampu mempercepat respon dalam misi kemanusiaan, terutama penanganan kecelakaan dan bencana di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Ke depan, Kansar Pangkalpinang berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi dalam bidang keuangan, pelayanan publik, dan teknologi informasi, agar layanan pencarian dan pertolongan (SAR) semakin efektif, cepat, dan transparan.