Posyandu Bangka Selatan Diperkuat, 122 Posyandu Aktif Terintegrasi 6 SPM
DKPPKB Bangka Selatan menggelar advokasi Tim Pembina Posyandu lintas sektor di Toboali, Rabu (22/7/2026), untuk memperkuat Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hingga Juli 2026, Bangka Selatan memiliki 122 Posyandu aktif. Kadis dr. Agus Pranawa menilai capaian ini sinyal positif pemberdayaan masyarakat dan modal penting mempercepat penurunan stunting.
Kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dan sejalan dengan Integrasi Layanan Primer dalam Transformasi Sistem Kesehatan.
SUARABAHANA.COM, TOBOALI – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui DKPPKB memperkuat Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melibatkan lintas sektor, dalam Advokasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten 2026 di Sewarna Manunggal Hotel, Toboali, Rabu (22/7/2026), saat Posyandu aktif tercatat 122 unit.
“Keberadaan Posyandu yang semakin meningkat di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun ke tahun menandakan sinyal positif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Terlebih lagi, peran Posyandu saat ini semakin strategis untuk mendukung program strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting,” ujar Kepala DKPPKB, dr. Agus Pranawa.
Daftar Isi
- Advokasi Lintas Sektor di Toboali
- Posyandu Terintegrasi 6 SPM
- Transformasi Layanan Primer dan Stunting
- 122 Posyandu Aktif Hingga Juli 2026
Advokasi Lintas Sektor di Toboali
Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung implementasi Posyandu berbasis 6 SPM serta mengoptimalkan transformasi pelayanan kesehatan primer di Bangka Selatan. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DKPPKB, dr. Agus Pranawa.
Hadir jajaran OPD di lingkungan Pemkab Bangka Selatan, para camat dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Bangka Selatan, para kepala puskesmas, serta pejabat dan staf teknis DKPPKB Bangka Selatan.
Pelaksanaannya mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Aturan itu menegaskan Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sekaligus mitra strategis pemerintah desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Dalam sambutannya, dr. Agus menyampaikan bahwa derajat kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan Posyandu lewat kolaborasi lintas sektor penting agar pelayanan dasar berjalan optimal hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ia menegaskan, Tim Pembina Posyandu di setiap jenjang, dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, berperan strategis dalam koordinasi, pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan bantuan teknis demi meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
Posyandu Terintegrasi 6 SPM
dr. Agus menjelaskan, penguatan Posyandu dilakukan melalui integrasi enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), dan sosial.
Melalui integrasi tersebut, Posyandu diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih komprehensif, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Transformasi Layanan Primer dan Stunting
Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Transformasi Sistem Kesehatan, Pemkab Bangka Selatan terus mendorong Integrasi Layanan Primer (ILP).
Pendekatan ini menitikberatkan upaya promotif dan preventif melalui pelayanan berbasis siklus hidup, dengan Posyandu dan kader kesehatan sebagai garda terdepan di tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, Posyandu berperan mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penurunan angka stunting. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan terintegrasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
122 Posyandu Aktif Hingga Juli 2026
dr. Agus mengungkapkan, capaian 122 Posyandu aktif hingga Juli 2026 merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Menurut data per Juli 2026, ke-122 Posyandu aktif itu secara konsisten melayani masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya partisipasi masyarakat sekaligus komitmen Pemkab memperkuat pelayanan dasar terintegrasi hingga desa dan kelurahan.
Menutup sambutannya, dr. Agus berharap advokasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam implementasi Posyandu berbasis 6 SPM, sehingga kualitas pelayanan terus meningkat.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pemberdayaan Posyandu, sehingga kualitas pelayanan Posyandu semakin meningkat,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi dan komitmen bersama, Pemkab Bangka Selatan optimistis Posyandu berbasis 6 SPM semakin optimal sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penurunan stunting dan peningkatan derajat kesehatan di Negeri Junjung Besaoh.
