Waspada Pinjaman Ilegal Bangka Selatan, Pemkab Beri 3 Imbauan
- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman ilegal, baik online maupun langsung, yang kian dikeluhkan dan dinilai meresahkan masyarakat.
- Warga diminta tidak tergiur tawaran pinjaman tanpa legalitas jelas dan memanfaatkan Surat Keterangan Usaha gratis dari pemerintah untuk pengajuan KUR di perbankan.
- Persoalan gagal bayar kepada pemberi pinjaman ilegal menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, karena pemerintah sudah berulang kali mengingatkan, sembari mendorong literasi keuangan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kanal resmi.
SUARABAHANA.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman ilegal, baik online maupun langsung, yang kian dikeluhkan warga karena meresahkan dan berpotensi memicu persoalan ekonomi serta sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan sumber pembiayaan yang resmi dan legal,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Selatan, Yuri Siswanto, S.STP., M.M., di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).
Yuri menyebut pemerintah telah menyiapkan jalur resmi bagi warga yang butuh modal usaha. “Manfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah melalui penerbitan Surat Keterangan Usaha secara gratis untuk pengajuan KUR di perbankan,” katanya.
Ia mengingatkan agar warga tidak silau oleh kemudahan yang ditawarkan. “Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan pinjaman ilegal justru berujung pada masalah yang lebih besar,” tegas Yuri kepada awak media.
Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat soal pinjaman, baik online maupun langsung. Pemkab menilai praktik tersebut berpotensi menjerat warga dalam beban utang yang sulit diselesaikan.
Pemkab Bangka Selatan menegaskan agar warga tidak mudah tergiur tawaran pinjaman yang legalitasnya tidak jelas. Masyarakat diminta lebih cermat sebelum mengambil keputusan, terutama jika ditawari proses cepat yang tidak sesuai ketentuan.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa persoalan gagal bayar terhadap pemberi pinjaman ilegal menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Alasannya, pemerintah telah berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak terjerumus praktik pinjaman yang menyalahi aturan.
Yuri Siswanto turut menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan. Menurutnya, masyarakat perlu mampu mengenali ciri-ciri pinjaman ilegal serta memahami risiko yang bisa ditimbulkan, termasuk bagi kondisi keuangan keluarga.
“Jangan mudah percaya pada tawaran pinjaman dengan proses instan tanpa kejelasan legalitas. Pastikan selalu memeriksa kredibilitas lembaga pemberi pinjaman sebelum mengajukan pembiayaan,” tambahnya.
Menutup pesannya, Yuri berharap masyarakat semakin bijak mengelola kebutuhan pembiayaan dan memanfaatkan layanan keuangan yang legal. Dengan begitu, warga terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.
