Pencegahan KtP dan TPPO di Bangka Selatan: 3 Pesan Tegas Sekda Hefi untuk Korban
- Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda menegaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus lewat kerja sama, koordinasi, dan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta masyarakat luas.
- Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO digelar DP3PA Pemkab Bangka Selatan, Jumat (6/11/2026), di Studio Perencanaan Pulau Kelapan Bapperida, dengan peserta pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan.
- Sekda meminta setiap korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang humanis tanpa diskriminasi, serta mengajak semua pihak memutus stigma agar korban berani melapor dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
SUARABAHANA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menegaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dalam kegiatan advokasi yang digelar DP3PA, Jumat (6/11/2026).
“Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, maupun masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun sistem perlindungan yang lebih baik dan memastikan upaya pencegahan berjalan secara optimal,” ujar Hefi Nuranda.
Pencegahan KtP dan TPPO Butuh Sinergi Lintas Sektor
Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO itu digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3PA) Bangka Selatan di Ruang Rapat Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Bapperida, dengan sasaran para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bangka Selatan mendorong keterlibatan seluruh unsur, baik perangkat daerah, instansi vertikal, maupun lembaga terkait, guna membangun lingkungan yang aman dan inklusif serta melindungi masyarakat dari kekerasan dan perdagangan orang.
Menurut Sekda Hefi, sinergi lintas sektor menjadi hal penting dalam memperkuat langkah pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci Pencegahan
Lebih lanjut, Sekda Hefi menekankan pentingnya memperkuat edukasi kepada masyarakat agar memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, bahaya TPPO, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan melaporkan terjadinya tindak kekerasan.
Ia berharap materi dan pengetahuan dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat secara luas, sehingga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama terhadap upaya pencegahan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta TPPO. Bagaimana kita memberikan edukasi yang tepat dan berkelanjutan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat serta diteruskan kepada masyarakat luas,” tambahnya.
Perlindungan Korban Jadi Perhatian Utama
Dalam kesempatan itu, Sekda Hefi juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama. Setiap korban harus memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang layak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menyampaikan bahwa dampak kekerasan tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Kondisi tersebut kerap menjadi masalah tersendiri bagi korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun proses pemulihan.
“Setiap korban harus memperoleh hak atas perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang layak. Kita harus memahami bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban harus dilakukan secara tepat, humanis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan korban,” tegasnya.
Korban Tak Boleh Didiskriminasi
Sekda Hefi juga mengingatkan seluruh pihak agar memastikan korban tidak mengalami diskriminasi, mendapatkan rasa aman, dan merasa terlindungi saat menyampaikan permasalahannya. Menurutnya, stigma dan rasa malu di tengah masyarakat kerap menjadi hambatan bagi korban untuk melapor.
Untuk itu, diperlukan lingkungan yang memberikan dukungan dan keberpihakan kepada korban, sehingga mereka tidak merasa sendirian dan memiliki keberanian untuk mencari pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan maupun perdagangan orang.
“Kita harus memastikan bahwa setiap korban tidak mendapatkan diskriminasi, melainkan merasa aman, dilindungi, dan dihargai. Jangan sampai korban merasa malu atau takut untuk melapor. Justru kita harus memberikan dukungan dan pendampingan agar korban berani menyampaikan apa yang dialaminya. Dengan keberanian korban untuk melapor dan respons yang tepat dari seluruh pihak, kita dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan yang sama,” ungkap Sekda Hefi.
