Ombudsman Babel Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Warga Serdang
- Ombudsman Babel menilai pemulihan pascabencana di Dusun Serdang, Bangka Selatan, tidak boleh berhenti pada penyediaan huntara, tetapi harus menjamin hunian aman, layak, dan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
- Data terbaru mencatat 236 rumah rusak berat dengan 282 kepala keluarga terdampak, sehingga membutuhkan perencanaan pemulihan terarah agar warga memperoleh kepastian tempat tinggal dan perlindungan memadai.
- Ombudsman mendorong penyusunan Jitupasna dan R3P, perencanaan relokasi yang matang, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan bantuan bencana bersama Pemkab Bangka Selatan.
SUARABAHANA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pemulihan pascabencana di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, tidak cukup berhenti pada hunian sementara (huntara). Dari 236 rumah rusak berat dan 282 kepala keluarga terdampak, warga membutuhkan kepastian hunian yang aman, layak, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.
“Pemulihan pascabencana harus direncanakan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal kembali, tetapi juga memastikan hunian tersebut aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik,” ujar Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Ombudsman Babel bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan sejumlah instansi terkait, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Bangka Selatan Hefi Nuranda beserta jajaran perangkat daerah teknis. Hadir pula perwakilan BPBD Provinsi Babel, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Babel, serta Pemadam Kebakaran Provinsi Babel.
Fither menyampaikan, berdasarkan data terbaru yang diterima, sebanyak 236 rumah mengalami kerusakan berat dengan 282 kepala keluarga terdampak. Kondisi tersebut menuntut penanganan dan perencanaan pemulihan yang terarah agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal.
Dalam Rakor, Ombudsman Babel memaparkan hasil pengawasan lapangan sejak masa pengungsian hingga penempatan warga di huntara. Pengawasan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu perhatian, terutama keamanan dan keselamatan penghuni serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih.
Ombudsman menekankan, penyediaan huntara harus memperhatikan standar keamanan, kelayakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Ketentuan itu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana.
Selain huntara, pembahasan diarahkan pada rencana pemulihan jangka menengah dan panjang. Pemkab Bangka Selatan menyampaikan rencana relokasi warga yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah sungai sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Menanggapi rencana tersebut, Fither mendorong pemerintah daerah memastikan relokasi dilakukan secara matang. Mulai dari penentuan lokasi yang aman, ketersediaan infrastruktur dasar, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi.
Ombudsman juga mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen itu menjadi landasan identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, serta penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan.
Dari aspek pendanaan, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengacu pada ketentuan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sebagaimana dirangkum Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian. Seluruh sumber dana dan bantuan diharapkan dapat dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui Rakor ini, Ombudsman Babel berharap koordinasi lintas instansi dapat memperkuat langkah penanganan dan pemulihan masyarakat Dusun Serdang di Bangka Selatan.
Ombudsman juga akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana. Tujuannya agar hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan berjalan terencana, transparan, serta akuntabel.
