Ringkasan
  • Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman ilegal, baik online maupun langsung, yang kian dikeluhkan dan dinilai meresahkan masyarakat.
  • Warga diminta tidak tergiur tawaran pinjaman tanpa legalitas jelas dan memanfaatkan Surat Keterangan Usaha gratis dari pemerintah untuk pengajuan KUR di perbankan.
  • Persoalan gagal bayar kepada pemberi pinjaman ilegal menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, karena pemerintah sudah berulang kali mengingatkan, sembari mendorong literasi keuangan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kanal resmi.

SUARABAHANA.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman ilegal, baik online maupun langsung, yang kian dikeluhkan warga karena meresahkan dan berpotensi memicu persoalan ekonomi serta sosial.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan sumber pembiayaan yang resmi dan legal,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Selatan, Yuri Siswanto, S.STP., M.M., di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).

Yuri menyebut pemerintah telah menyiapkan jalur resmi bagi warga yang butuh modal usaha. “Manfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah melalui penerbitan Surat Keterangan Usaha secara gratis untuk pengajuan KUR di perbankan,” katanya.

Ia mengingatkan agar warga tidak silau oleh kemudahan yang ditawarkan. “Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan pinjaman ilegal justru berujung pada masalah yang lebih besar,” tegas Yuri kepada awak media.

Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat soal pinjaman, baik online maupun langsung. Pemkab menilai praktik tersebut berpotensi menjerat warga dalam beban utang yang sulit diselesaikan.