Pemprov Babel Rencanakan Pemutusan Kontrak 300 Tenaga PHL

SUARABAHANA.COM — Kabar kurang menggembirakan mewarnai lingkungan Pemprov Bangka Belitung (Babel). Sebanyak 300 Tenaga Harian Lepas (PHL) atau honorer dilingkungan tersebut dirumorkan akan menghadapi pemutusan kontrak, menimbulkan kegelisahan di kalangan pekerja.

Setelah periode yang relatif tenang, gelombang tidak menyenangkan kembali melanda, memicu kekhawatiran di kalangan tenaga honorer. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja ini akan berlaku khusus untuk tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2021.

Seorang tenaga honorer yang terkena dampak, Fajrul (bukan nama sebenarnya) menyatakan kekecewaannya. Ia merasa merekrut tenaga berdasarkan kompetensi, dan mereka yang diangkat sejak 2021 memiliki keahlian spesifik di bidangnya. Keputusan ini dianggap tidak adil, mengingat kontribusi positif tenaga PHL selama masa sulit seperti pandemi Covid-19.

“PHL di atas tahun 2021 memiliki kemampuan spesifik di bidangnya dan diangkat untuk tugas yang relevan. Sangat disayangkan jika mereka dikesampingkan,” keluh Fajrul.

Lebih lanjut Fajrul menilai bahwa pemutusan ini mencerminkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi dalam mengelola keuangan daerah. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih efisien dengan mengalokasikan anggaran ke arah birokrasi digital, daripada menyalahkan tenaga PHL sebagai sumber pemborosan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dian, seorang tenaga PHL lainnya, yang menekankan transparansi dan keberlanjutan rekruitmen di atas tahun 2021. Ia menilai pemutusan ini sebagai tindakan tidak adil tanpa sosialisasi dan pertanggungjawaban.

“Ini bentuk lepas tangan pemprov tanpa sosialisasi dan pertanggungjawaban. Kami direkrut sesuai prosedur dan kebutuhan pemprov sendiri. Jangan salahkan tenaga honorer jika ada protes, karena banyak yang merasa tidak dihargai,” ujar Dian.

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer, dan beberapa di antaranya mengancam untuk mengambil tindakan protes. Situasi ini mencerminkan perdebatan terkait manajemen keuangan dan kebijakan sumber daya manusia di tingkat daerah.