SUARABAHANA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan daerah pada tahun 2025.

Komitmen ini ditandai dengan alokasi anggaran yang signifikan, yakni lebih dari Rp70 miliar, untuk mendukung berbagai program dan intervensi strategis di sektor pangan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, ST., MM, dalam keterangan resminya kepada awak media, Rabu (29/5).

Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, ST., MM.
Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, ST., MM.

Menurut Hefi, pendekatan pembangunan ketahanan pangan di Basel tahun ini dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan.

Berbagai instansi yang terlibat antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Basel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basel, Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pertanian RI, serta Kementerian PUPR RI.

“Program Ketahanan Pangan di Bangka Selatan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Pendekatannya kolaboratif, baik dengan dinas di daerah maupun kementerian terkait.

Tahun ini, kegiatan yang telah disiapkan mencakup bantuan pupuk, bantuan bibit, olah lahan, peralatan pertanian, cadangan pangan Bulog, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, serta budidaya cabai,” ungkap Hefi.

Untuk itu, dengan berbagai intervensi tersebut, diharapkan daya tahan sektor pertanian terhadap krisis pangan, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Program-program ketahanan pangan yang telah disusun pada tahun 2025 mencakup beberapa komponen utama:

* Bantuan pupuk bersubsidi

* Bantuan benih dan bibit tanaman

* Program pengolahan lahan produktif

* Penyediaan peralatan dan mesin pertanian (alsintan)

* Stabilisasi cadangan pangan melalui Bulog

* Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi

* Pengembangan budidaya komoditas strategis seperti cabai

Hefi menekankan bahwa total anggaran sebesar Rp70 miliar lebih merupakan akumulasi dari berbagai sumber pendanaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

“Skema pendanaan memang terbagi ke beberapa sumber, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Untuk Basel sendiri, eksekusinya melalui Dinas Pertanian dan Dinas PUPR,” jelasnya.

Lebih jauh, Hefi mengungkapkan bahwa besarnya alokasi anggaran tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran pemerintah daerah dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat.

Di tengah kondisi efisiensi APBD yang juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia, upaya “menjemput bola” terhadap program pusat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.

“Dengan efisiensi anggaran daerah saat ini, kita harus lebih proaktif menjemput program-program pusat. Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan dukungan APBN yang cukup besar,” imbuh Hefi.