SUARABAHANA.COM — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afrianto, mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Minggu Ketiga Agustus 2025. Rakor tersebut digelar secara virtual dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Senin (25/8/2025).

Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar yang memaparkan perkembangan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah.

babel1

Berdasarkan hasil tinjauan BPS, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 24 provinsi lainnya justru mencatat penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH terutama dipicu oleh naiknya harga cabai merah, bawang merah, dan beras yang berimbas pada inflasi pangan.

Sekjen Tomsi Tohir menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menghadapi gejolak harga bahan pokok. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan di atas meja, tetapi harus berangkat dari kondisi riil yang terjadi di lapangan.

“Kami minta seluruh dinas di kabupaten/kota betul-betul turun ke lapangan untuk mencermati kondisi di masyarakat. Tanpa itu, tidak ada dasar dalam pengambilan kebijakan,” tegas Tomsi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya sangat penting agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga. Selain itu, perlu adanya sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok agar inflasi dapat ditekan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Babel melalui Pj Sekda Fery Afrianto menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Fery menegaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta melakukan pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional maupun modern.

Langkah ini, kata Fery, diharapkan mampu mengantisipasi potensi lonjakan harga yang berulang menjelang momen tertentu seperti hari besar keagamaan maupun pergantian musim. Pemerintah juga akan berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat di Bangka Belitung.

Dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif, peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga inflasi menjadi krusial. Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mengendalikan inflasi pangan demi melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih luas.