Kenapa Penegakan Hukum itu Wajib? Karena Kita Ingin Hidup di Tempat yang Waras
KALAU NEGERI INI diibaratkan tubuh manusia, maka hukum itu adalah sistem imun. Nah, masalahnya, sistem imun kita ini kadang suka “libur kerja” tanpa izin. Virus bernama korupsi bebas keluar masuk, duduk santai, bahkan sempat pesan kopi. Akibatnya? Keuangan daerah digerogoti seperti kerupuk disiram kuah panas—cepat lembek, cepat habis.
Mari kita jujur sedikit, tapi jangan sampai ketahuan. Kita sering bilang ingin daerah maju, jalan mulus, sekolah bagus, rumah sakit layak, dan pelayanan publik yang ramah tanpa wajah jutek. Tapi di saat yang sama, kita seperti memelihara “hobi lama”: membiarkan hukum berjalan pakai sandal jepit, sementara koruptor naik mobil dinas plus AC dingin.
Padahal, kalau mau maju, resepnya tidak ribet seperti masak rendang. Cukup satu bahan utama: penegakan hukum yang tegas. Bukan tegas di spanduk, bukan tegas di pidato, tapi tegas seperti ibu-ibu menawar harga di pasar—tidak bisa digoyang, tidak bisa ditawar, apalagi dititip.
Korupsi itu bukan sekadar angka di laporan. Ia adalah tukang culik masa depan. Uang yang seharusnya jadi jalan desa, malah jadi jalan-jalan. Dana pendidikan berubah jadi dana pertemuan di hotel berbintang. Anggaran kesehatan beralih fungsi jadi “anggaran sehat-sehat saja bagi oknum tertentu”. Kalau ini terus dibiarkan, jangan heran kalau pembangunan kita jalan di tempat, seperti sepeda statis di gym—keringatan iya, maju tidak.
Lucunya lagi, kadang kita seperti punya dua standar. Kalau maling ayam, cepat sekali ditangkap. Tapi kalau maling uang rakyat, prosesnya panjang seperti sinetron kejar tayang. Episode demi episode, plot twist di mana-mana, ending-nya kadang bikin penonton geleng kepala. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang lupa ingatan, bahkan ada yang mendadak jadi “dermawan” setelah ketahuan.
Di sinilah pentingnya hukum yang tidak kenal kompromi. Hukum itu seharusnya seperti lampu sorot stadion—terang benderang, tidak pilih-pilih siapa yang disinari. Siapa pun yang bermain curang, langsung kelihatan jelas, tanpa drama bayangan.
Penegakan hukum yang kuat juga bukan cuma soal menghukum, tapi memberi efek jera. Koruptor harus merasa bahwa korupsi itu bukan jalan pintas, tapi jalan tol menuju masalah panjang. Bukan cuma kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan rasa nyaman. Kalau perlu, sampai mimpi pun dihantui laporan keuangan.
Lebih dari itu, penegakan hukum adalah pesan moral. Pesan bahwa negara ini tidak sedang bercanda. Pesan bahwa uang rakyat bukan uang kas RT yang bisa dipinjam dulu, dikembalikan nanti kalau ingat. Pesan bahwa jabatan itu amanah, bukan kesempatan emas untuk “panen raya”.
Bayangkan kalau hukum benar-benar tegak. Anggaran daerah akan mengalir seperti air bersih, bukan bocor seperti pipa tua. Proyek berjalan sesuai rencana, bukan sesuai “kesepakatan di belakang layar”. Masyarakat percaya, investor datang, dan pembangunan melaju tanpa harus diseret-seret.
Sebaliknya, kalau hukum terus lemah, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Dari luar kelihatan megah, tapi sedikit saja diterpa masalah, langsung goyah. Dan yang paling rugi? Ya kita semua. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal harapan.
Maka, kalau ada yang masih bertanya kenapa penegakan hukum itu wajib, jawabannya sederhana: karena kita ingin hidup di tempat yang waras. Tempat di mana kerja keras dihargai, bukan dikalahkan oleh akal-akalan. Tempat di mana aturan bukan sekadar tulisan, tapi benar-benar dijalankan.
Jadi, mari kita berhenti berpura-pura heran setiap kali ada kasus korupsi. Kita sudah tahu penyakitnya. Sekarang tinggal mau sembuh atau tidak. Dan obatnya sudah jelas: hukum yang tegas, konsisten, dan tidak mudah “masuk angin”.
Kalau itu bisa kita lakukan, percayalah, negeri ini tidak hanya maju—tapi juga punya harga diri. Dan korupsi? Dia akan kabur sendiri, mungkin sambil bilang, “Wah, di sini sudah tidak nyaman lagi.”
