PPSP Bangka Selatan 2026: Masih Ada Kesenjangan Sanitasi, Pemkab Kebut Target 2029
- Pemkab Bangka Selatan menggelar Kick Off Meeting PPSP 2026 secara hybrid di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Bappelitbangda, Kamis (21/5/2026), bersama pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten.
- Berdasarkan baseline capaian sanitasi 2026, Bangka Selatan masih memiliki tantangan dan kesenjangan yang perlu dikejar untuk mencapai target pembangunan sanitasi jangka menengah tahun 2029.
- Pendampingan Strategi Sanitasi Kabupaten oleh Kementerian PU berlangsung 2024–2025. Pada 2026–2028, pendampingan dilakukan mandiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
SUARABAHANA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2026 untuk mengejar kesenjangan sanitasi yang masih ada demi mencapai target jangka menengah 2029, di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kamis (21/5/2026).
“Saya meminta agar kita bersama-sama merencanakan berbagai inisiatif, mulai dari peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, edukasi masyarakat mengenai praktik sanitasi yang benar, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga,” ungkap Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Muhammad Zamroni, S.STP.
Zamroni membuka kegiatan mewakili Sekda Bangka Selatan, Hefi Nuranda, S.T., M.M. Kegiatan hybrid ini diikuti Bappelitbangda Provinsi Babel, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBPK Babel, organisasi perangkat daerah, dan anggota Pokja PKP Bangka Selatan.
Dalam sambutannya, Zamroni menegaskan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sanitasi yang baik menjadi fondasi penting bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ini juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Goal ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,” ujarnya.
Zamroni menjelaskan, RPJPD Bangka Selatan 2025–2045 memuat indikator pembangunan yang berkaitan dengan sanitasi: hunian layak dan sanitasi aman, pengelolaan sampah, layanan pengumpulan sampah, prevalensi stunting, air minum perpipaan, hingga persentase desa mandiri.
Namun, berdasarkan baseline capaian sanitasi 2026, Bangka Selatan masih memiliki tantangan dan kesenjangan yang perlu dikejar guna mencapai target pembangunan sanitasi jangka menengah 2029.
Ia menambahkan, Kementerian PU selaku Project Implementation Unit (PIU) teknis telah mendampingi implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada 2024 dan 2025. Pada 2026–2028, pendampingan dilakukan mandiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Zamroni, kegiatan ini bertujuan merumuskan langkah strategis, berbagi pengetahuan, dan mengoordinasikan upaya mencapai target sanitasi, terutama implementasi SSK pada Milestone ke-4 Tahun ke-3 di tahun 2026.
Zamroni mengapresiasi Pokja PKP Provinsi Babel dan BPBPK Babel yang hadir sebagai narasumber, serta seluruh peserta yang memberi masukan. Ia berharap kehadiran narasumber dapat menyamakan persepsi pembangunan sanitasi di daerah.
“Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan komitmen bersama serta kolaborasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat melalui BPBPK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan seluruh stakeholder terkait sehingga target percepatan pembangunan sanitasi permukiman serta pelayanan dasar di bidang sanitasi dapat tercapai,” pungkasnya.










