Ombudsman Babel Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Warga Serdang
Dalam Rakor, Ombudsman Babel memaparkan hasil pengawasan lapangan sejak masa pengungsian hingga penempatan warga di huntara. Pengawasan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu perhatian, terutama keamanan dan keselamatan penghuni serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih.
Ombudsman menekankan, penyediaan huntara harus memperhatikan standar keamanan, kelayakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Ketentuan itu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana.
Selain huntara, pembahasan diarahkan pada rencana pemulihan jangka menengah dan panjang. Pemkab Bangka Selatan menyampaikan rencana relokasi warga yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah sungai sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Menanggapi rencana tersebut, Fither mendorong pemerintah daerah memastikan relokasi dilakukan secara matang. Mulai dari penentuan lokasi yang aman, ketersediaan infrastruktur dasar, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi.
Ombudsman juga mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen itu menjadi landasan identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, serta penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan.
