Dari aspek pendanaan, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengacu pada ketentuan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sebagaimana dirangkum Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian. Seluruh sumber dana dan bantuan diharapkan dapat dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Rakor ini, Ombudsman Babel berharap koordinasi lintas instansi dapat memperkuat langkah penanganan dan pemulihan masyarakat Dusun Serdang di Bangka Selatan.

Ombudsman juga akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana. Tujuannya agar hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan berjalan terencana, transparan, serta akuntabel.