KUA-PPAS 2027 Bangka Selatan Disepakati, Ini Target IPM-nya
- Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda mewakili Bupati menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/8/2026), untuk penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 serta KUA-PPAS APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh.
- Pemkab menegaskan tidak ada perubahan tema pembangunan maupun indikator makro dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Target 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi 2,68–4,22 persen, kemiskinan 4,01–4,12 persen, pengangguran terbuka 4,35–4,44 persen, dan IPM 71,00.
- Untuk 2027, sasaran IPM ditetapkan 71,03–72,21, pendapatan per kapita Rp63,11–67,69 juta, dan IKLH 74,72. Pembahasan rinci belanja daerah akan dilanjutkan bersama dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027.
SUARABAHANA.COM, Toboali – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama DPRD menandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 serta KUA-PPAS APBD 2027 dalam rapat paripurna, Senin (31/8/2026), tanpa mengubah tema maupun indikator makro pembangunan daerah.
“Nota kesepakatan ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengarahkan sumber daya fiskal daerah dalam upaya pencapaian target-target pembangunan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan Hefi Nuranda, S.T., M.M.
Sekda Hefi hadir mewakili Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP dan membacakan Pendapat Akhir Bupati. Ia menyebut rapat paripurna tersebut sebagai momentum penting menyepakati arah kebijakan fiskal daerah, baik untuk perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.
Menurut Hefi, kesepakatan itu disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Prosesnya dilakukan melalui pembahasan dan pencermatan bersama secara intensif, dengan mempertimbangkan analisis sumber pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Ia menambahkan, berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah, kajian tantangan dan prospek perekonomian, serta kesepakatan bersama DPRD, telah dirumuskan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Tidak ada perubahan pada tema pembangunan maupun indikator makro dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun indikator makro pembangunan 2026 yang menjadi sasaran antara lain laju pertumbuhan ekonomi 2,68–4,22 persen, tingkat kemiskinan 4,01–4,12 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,35–4,44 persen.
Indikator lainnya meliputi Gini Ratio 0,203, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,00, pendapatan per kapita Rp60,87–65,05 juta, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 74,55.
Sementara untuk 2027, Pemkab Bangka Selatan menetapkan sasaran IPM sebesar 71,03–72,21, pendapatan per kapita Rp63,11–67,69 juta, serta IKLH sebesar 74,72.
Pemkab berharap seluruh indikator makro yang disepakati dapat tercapai guna meningkatkan daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan lebih rinci terkait belanja daerah akan dilanjutkan dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027.
“Semoga prosesnya dapat berjalan dengan lancar,” harap Sekda Hefi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bangka Selatan atas perhatian dan kerja sama dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi wujud sinergi eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh DPRD Bangka Selatan. Hadir unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta undangan terkait.
