Pangkalpinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang menempati peringkat pertama dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang M Syahrial menerima trofi dan piagam penghargaan tersebut di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Kamis (28/07/2022) yang diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.

IMG 20220729 WA0001 1
Sumber foto: istimewa.

Dalam evaluasi tahun ini Kabupaten Bangka Selatan meraih Peringkat II dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah raih Peringkat III. Trofi dan piagam penghargaan diserahkan pada momentum Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga:

Erzaldi Rosman: Keutamaan Sholat Subuh Berjamaah
Pemkot Pangkalpinang Gelar Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM
BPS Kota Pangkalpinang Beri Dukungan Program Merdeka Stunting

Diketahui, terdapat 13 rangkuman hasil rakortek menjadi pembahasan utama rapat koordinasi tersebut yang rencananya akan berurutan berdasarkan skala prioritas. 13 Rangkuman hasil rakortek yang dimaksud adalah :

1. Pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Pengurangan stunting di kabupaten/kota;

3. Vaksinasi Covid-19 untuk booster di kabupaten/kota;

4. Pengendalian inflasi (sektor pangan dan perkebunan);

5. Pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak;

6. Konektivitas lalu lintas antar pelabuhan/terminal dan peningkatan sarana/prasarana transportasi antar kabupaten kota (terpenuhinya kemudahan logistik di Provinsi Bangka Belitung);

7. Sinkronisasi revisi dan integrasi RTRW yang meliputi : perubahan fungsi/peruntungan kawasan hutan, pembangunan TPA regional, pembebasan ruas jalan nasional di kabupaten kota, dan penataan tambang ilegal;

8. Penataan pegawai tenaga kontrak (honorer) melalui jalur PPPK dan outsourcing;

9. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kontruksi yang bersertifikat di kabupaten kota;

10. Tata kelola perizinan yang tumpang tindih antara Pemprov dan kabupaten kota;

11. Kesepakatan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang ke-PU-an, kesehatan, pendidikan;

12. Pemenuhan kebutuhan produksi dalam negeri dan penguatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) di kabupaten/kota;

13. Antisipasi Pilkada Serentak.

Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin berharap agar rangkuman tersebut dapat segera dilaksanakan pasca pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihaknya.

Ia juga meminta agar pelaksanaannya berurutan sesuai dengan prioritas di masing-masing daerah kabupaten kota.

“Saya berharap dialektika birokratik, artinya setelah rapat ini mari kita laksanakan, ketika kita melaksanakan itu saya menyarankan agar kita tidak menggunakan konsep telor dadar tipis.

Semua tipis-tipis itu, mari kita urutkan saja prioritasnya sesuai dengan konteks urgensi ya, lebih baik kita mengurutkan prioritas dari pada kita memasukkan secara bersama-sama,” ungkap Ridwan.

Pj Gubernur yang juga Dirjend Minerba Kementerian ESDM menambahkan, isu lintas kabupaten kota dapat didiskusikan bersama-sama. Ia melihat ada hal-hal yang tidak semuanya diproyeksikan oleh APBD.

“Mari kita kelola APBD berorientasi pada outcome dan impact, dan untuk menarik investasi kita harus punya terobosan”, tukasnya.

Sumber: Kominfo Pangkalpinang