SUARABAHANA.COM – Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyuarakan kekhawatiran atas belum terisinya sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. Kekosongan ini dinilai dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka Selatan, M. Ali Muzakir, menegaskan bahwa pengisian jabatan-jabatan penting, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa kepala dinas, harus segera dilakukan. Menurutnya, penempatan pejabat definitif yang profesional dan berkompeten sangat penting untuk memastikan kelancaran program pembangunan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka Selatan, M. Ali Muzakir. Foto: istimewa.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka Selatan, M. Ali Muzakir. Foto: istimewa.

“Kami berharap proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Ali Muzakir, Selasa (8/4/2025).

Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan putra daerah yang memahami kondisi lokal untuk mengisi posisi-posisi strategis tersebut.

Baca juga:  PT Beringin Jaya Perkasa Menang Tender Pembangunan Pasar Toboali

Anggota Fraksi Gerindra, Rusi Sartono, menyoroti dampak negatif dari kekosongan jabatan, di mana 11 pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Selatan terpaksa merangkap jabatan. Praktik ini dikhawatirkan mengurangi fokus dan efisiensi kerja.

“Beban ganda dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat implementasi program penting,” jelas Rusi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan.

Sebagai contoh, jabatan Sekretaris Daerah yang diisi Penjabat dinilai sangat krusial karena peran Sekda sebagai koordinator utama administrasi pemerintahan. Tanpa pemimpin definitif, koordinasi antar-dinas bisa terganggu.

Beberapa posisi penting yang masih kosong meliputi:
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting
7. Kepala Satuan Pamong Praja
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Sekretaris DPRD
10. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Baca juga:  Terseret Ombak di Pantai Batu Betumpang, Satu Orang Hilang dan Empat Selamat

Sebelumnya, Suprayitno, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bangka Selatan, menjelaskan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan melalui dua metode: job fit (untuk pejabat eselon II yang sudah definitif) atau seleksi terbuka (untuk pejabat eselon III yang memenuhi syarat).

“Untuk job fit, hanya dapat diikuti oleh pejabat eselon II yang sudah definitif, sementara seleksi terbuka dapat diikuti oleh pejabat eselon III dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Suprayitno kepada Mediaqu, Kamis (30/1/2025). (Suf)

Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Baca juga:  BPK Temukan Sejumlah Kejanggalan dalam Proyek DTW Pantai Lampu

“Kecepatan dalam menangani masalah ini akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun Bangka Selatan yang lebih baik,” tegas Rusi Sartono. Pemerintah kabupaten diharapkan segera menuntaskan proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pembangunan daerah tidak terhambat.

Sumber: Mediaqu.id