SUARABAHANA.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini resmi melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk dua provinsi yang sebelumnya tertunda akibat sengketa hukum.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025), menandai dimulainya masa jabatan 2025–2030 bagi para pemimpin terpilih.

Sumber foto: BPMI Setpres RI.
Sumber foto: BPMI Setpres RI.

Pasangan Hidayat Arsani dan Hellyana kini memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara John Tabo dan Ones Pahabol mengambil alih kepemimpinan di Papua Pegunungan.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk pejabat tinggi negara, perwakilan daerah, dan pimpinan partai politik. Momen ini tidak hanya menjadi penegasan atas kemenangan sah kedua pasangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Proses ini merupakan akhir dari perjalanan panjang Pilkada 2024 yang sempat memicu sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui serangkaian pemeriksaan hukum, kedua pasangan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang resmi dan berhak memimpin untuk lima tahun ke depan.

Sumber foto: BPMI Setpres RI.
Sumber foto: BPMI Setpres RI.

Sebelumnya, pada Januari 2025, Presiden Prabowo telah melantik 961 kepala daerah secara serentak, mencakup gubernur, bupati, wali kota, beserta wakilnya di seluruh Indonesia.

Namun, pelantikan untuk Bangka Belitung dan Papua Pegunungan tertunda karena proses hukum yang belum tuntas. Kini, dengan dilantiknya kedua pasangan tersebut, seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah resmi menjabat.

Pemerintah berharap para pemimpin daerah yang baru dilantik dapat segera bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan di wilayah masing-masing.

Pelantikan ini juga menjadi sinyal kuat dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan lancar, sekaligus memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman Indonesia.

Masyarakat di kedua provinsi kini menantikan realisasi janji-janji kampanye serta langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.