Pemkot Pangkalpinang Teguhkan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas
SUARABAHANA.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang (Pemkot Pangkalpinang) memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 dengan menggelar upacara khidmat di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (25/4/2025).
Bertindak sebagai inspektur upacara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk menjadikan momentum Hari Otonomi Daerah sebagai refleksi sekaligus penguat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk memperkuat integrasi nasional serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan,” ucap Subekti membacakan sambutan Mendagri.
Dalam arahannya, Tito Karnavian juga menegaskan pentingnya kesatuan visi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa setiap tingkatan pemerintahan harus berjalan seiring dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berkelanjutan. Salah satu isu strategis yang diangkat adalah pentingnya mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, langkah ini perlu didukung regulasi kuat, alokasi anggaran yang memadai, penguatan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian.
“Optimalisasi lahan pertanian dan penguatan distribusi pasar menjadi elemen penting dalam menggerakkan roda ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Tito juga mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari dinamika sosial hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Namun, ia optimistis bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Koordinasi lintas tingkat pemerintahan mutlak diperlukan agar arah pembangunan nasional tidak hanya menjadi agenda di atas kertas, melainkan terimplementasi secara nyata di lapangan,” katanya.
Mendagri menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra aktif dalam merancang dan menyusun kebijakan. Daerah tidak hanya bertugas menjalankan perintah pusat, tetapi juga berperan dalam memberi masukan berbasis data dan pengalaman lokal.
Ia mengingatkan bahwa kapasitas aparatur pemerintahan di tiap tingkatan menjadi penentu keberhasilan otonomi daerah. Penguatan kapasitas ini mencakup kemampuan manajerial, pemanfaatan teknologi, dan tata kelola yang transparan.
“Penguatan kapasitas daerah menjadi hal utama dalam mengelola sumber daya, meningkatkan tata kelola yang akuntabel, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
