Gubernur Hidayat Arsani Tata Peruntukan Pelabuhan, Hidupkan Seluruh Penjuru Babel!
Opini oleh: Martono
Redaktur Pelaksana Suara Bahana
KEBIJAKAN Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam menata peruntukan sejumlah pelabuhan di wilayah kabupaten patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kebijakan strategis yang berpotensi menghidupkan urat nadi perekonomian Bangka Belitung secara menyeluruh.
Permasalahan utama yang menjadi titik awal lahirnya kebijakan ini adalah pendangkalan alur Pelabuhan Pangkalbalam, yang telah menimbulkan hambatan besar bagi arus logistik di Pulau Bangka, Bangka Belitung. Gubernur Hidayat tidak tinggal diam. Ia justru melihat ini sebagai momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pelabuhan agar lebih adil, merata, dan efisien.
Sikap kepemimpinan Hidayat dalam menata peruntukan pelabuhan patut dicontoh. Jika dulu keputusan serupa memicu gesekan antar wilayah karena ego kewilayahan, kali ini semua pihak tampak lebih siap dan menerima dengan kepala dingin.
Dalam rencana kebijakan terbarunya, Gubernur Hidayat menetapkan bahwa Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang akan difokuskan untuk aktivitas bongkar muat minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Sementara Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka akan difungsikan sebagai pelabuhan utama ekspor-impor. Adapun Pelabuhan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan akan menjadi pelabuhan penumpang dan kargo.
Pembagian fungsi pelabuhan ini menunjukkan upaya pemerataan pembangunan dan distribusi ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Tidak lagi terpusat di Pangkalpinang, kini potensi di daerah lain seperti Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka bagian utara diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Keputusan menjadikan Pelabuhan Sadai sebagai pelabuhan kargo dan penumpang juga sangat logis secara geografis dan ekonomis. Letaknya yang lebih dekat dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta menjadikan rute lebih efisien, mengurangi biaya logistik, serta mempersingkat waktu tempuh kapal.
Lebih dari itu, Pelabuhan Sadai juga memiliki keunggulan teknis yang tidak dimiliki Pelabuhan Pangkalbalam. Alur pelabuhan yang dalam memungkinkan kapal-kapal besar berlabuh tanpa hambatan berarti, bahkan saat pasang surut air laut terjadi. Hal ini penting bagi kontinuitas logistik dan efisiensi pelayaran.
Pengembangan Pelabuhan Sadai juga sejalan dengan rencana besar yang ingin menjadikan Kawasan Industri Sadai (KIS) sebagai pusat ekonomi baru. Dengan adanya pelabuhan penumpang dan kargo di lokasi tersebut, ekosistem industri menjadi semakin lengkap.
Efek domino dari pengembangan ini sangat besar. Investasi berpotensi meningkat karena infrastruktur yang memadai dan kepastian tata kelola yang pro-bisnis. Daerah yang sebelumnya dianggap pinggiran, kini menjelma menjadi simpul pertumbuhan baru di wilayah selatan Pulau Bangka.
Sementara itu, penetapan Pelabuhan Belinyu sebagai pusat ekspor-impor juga merupakan langkah berani yang akan mendorong geliat ekonomi di bagian utara Pulau Bangka. Hal ini berpotensi membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk lokal ke luar negeri.
Kebijakan ini pun memastikan bahwa Kota Pangkalpinang tetap hidup secara ekonomi, karena tetap mendapatkan peran penting dalam mata rantai industri kelapa sawit. Dengan tidak menjadikan Pangkalbalam sebagai pelabuhan multifungsi, justru lalu lintasnya dapat lebih tertata dan efisien.
Kepemimpinan yang ditunjukkan Hidayat Arsani memperlihatkan kecermatan dalam membaca peta permasalahan sekaligus merumuskan solusi jangka panjang. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan inflasi yang selama ini membebani masyarakat Bangka Belitung akibat biaya logistik yang tinggi.
Dengan pelabuhan yang terdistribusi merata dan berfungsi sesuai keunggulan masing-masing, diharapkan harga-harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil ke depan.
Perlu dicatat bahwa penataan pelabuhan bukan hanya urusan teknis atau logistik, tetapi soal visi dan keberanian dalam membangun masa depan wilayah.
Hidayat Arsani telah menunjukkan bahwa pemimpin daerah harus mampu bersikap adil, berpikir sistemik, dan bekerja berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Kini, yang dibutuhkan adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan dan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, maupun sektor swasta. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Bangka Belitung akan menjelma sebagai salah satu simpul ekonomi maritim.
Guna mendukung dan merealisasikan rencana tersebut, Gubernur Hidayat Arsani dalam waktu sangat dekat akan mengadakan rapat dengan Kementerian Perhubungan. Hal ini dikatakannya saat berkunjung ke Bangka Selatan pada Selasa (3/6/2025).
