Ombudsman Babel Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Warga Serdang
- Ombudsman Babel menilai pemulihan pascabencana di Dusun Serdang, Bangka Selatan, tidak boleh berhenti pada penyediaan huntara, tetapi harus menjamin hunian aman, layak, dan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
- Data terbaru mencatat 236 rumah rusak berat dengan 282 kepala keluarga terdampak, sehingga membutuhkan perencanaan pemulihan terarah agar warga memperoleh kepastian tempat tinggal dan perlindungan memadai.
- Ombudsman mendorong penyusunan Jitupasna dan R3P, perencanaan relokasi yang matang, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan bantuan bencana bersama Pemkab Bangka Selatan.
SUARABAHANA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pemulihan pascabencana di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, tidak cukup berhenti pada hunian sementara (huntara). Dari 236 rumah rusak berat dan 282 kepala keluarga terdampak, warga membutuhkan kepastian hunian yang aman, layak, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.
“Pemulihan pascabencana harus direncanakan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal kembali, tetapi juga memastikan hunian tersebut aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik,” ujar Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Ombudsman Babel bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan sejumlah instansi terkait, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Bangka Selatan Hefi Nuranda beserta jajaran perangkat daerah teknis. Hadir pula perwakilan BPBD Provinsi Babel, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Babel, serta Pemadam Kebakaran Provinsi Babel.
Fither menyampaikan, berdasarkan data terbaru yang diterima, sebanyak 236 rumah mengalami kerusakan berat dengan 282 kepala keluarga terdampak. Kondisi tersebut menuntut penanganan dan perencanaan pemulihan yang terarah agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal.
