News  

TPP ASN di Kabupaten Bangka Selatan Masih ‘Beku’

Toboali – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka Selatan hingga kini belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sejak Januari hingga Maret 2022, belum ada kejelasan kapan TPP akan cair alias masih beku.

Salah satu ASN, ZK (38 tahun), yang bertugas di bidang pendidikan di daerah itu yang ingin namanya disamarkan menyampaikan hingga saat ini belum ada tanda-tanda TPP akan diberikan.

Menurut dia, tak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan tahun 2022. Ketika ditanya wartawan apakah ZK mengetahui alasan kenapa hingga saat ini TPP belum juga mereka terima.

“Saya tidak tahu pak. Tapi kayaknya bukan hanya di Pemkab Bangka Selatan saja, namun di seluruh daerah di Indonesia pasti mengalami yang sama,” kata dia, Selasa (29/3/2022) sore.

Pemkab Bangka Selatan melalui Sekretaris Daerah, Eddy Supriadi, M.Pd, ketika dikonfirmasi Suara Bahana terkait waktu pencairan TPP ASN menjawab, saat ini sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lagi berproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

IMG 20220330 074504 1
Sekda Pemkab Bangka Selatan, Eddy Supriadi, M.Pd.

“Terkait TPP ASN di Bangka Selatan, saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri yang lagi proses di Kemenkeu. Insya Allah sebentar lagi persetujuan keluar,” tandasnya.

Melansir Kompas.com yang tayang pada 9 Maret 2022, Pemberian TPP atau sering disebut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) harus melalui permohonan persetujuan TPP dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah serta tembusan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri.

Persetujuan oleh Kemendagri diperlukan karena belum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang TPP. Adapun Biro Ortala melakukan validasi penjabaran TPP dan dokumen lainnya.

Fatoni mengatakan, Biro Ortala menyampaikan hasil validasi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kemudian, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengajukan pertimbangan persetujuan TPP kepada Kemenkeu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Setelah itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil validasi Biro Ortala Kemendagri, pertimbangan Kemenkeu, dan hasil rapat pembahasan.

Hal-hal yang divalidasi diantaranya SK (Surat Keputusan) Tim TPP, Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tentang TPP, Penjabaran TPP dan Evidence (bukti) Tahun 2022, Rekomendasi dari Kemenpan dan RB terkait hasil evaluasi jabatan pemda, serta Evidence Tambahan jika kelas jabatan tertentu mendapat TPP lebih besar dari kelas jabatan di atasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.