75 Persen SMP di Basel Belum Petakan Potensi Peluang Pendanaan Non Pemerintah

Toboali – 75 persen SMP di Kabupaten Bangka Selatan belum melaksanakan pemetaan potensi peluang pendanaan yang bersumber dari Non-APBD, Non-BOS, dan Non-DAK (Non Pemerintah, red) Tahun Anggaran 2022.

Data ini diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melalui Self Monitoring Via Google Form terhadap SMP yang ada di daerah itu.

Monitoring Tahap I Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP di Kabupaten Bangka Selatan.
Monitoring Tahap I Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP di Kabupaten Bangka Selatan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dwi Utomo, melalui Analis Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Hendrawan, ST, menyebut beberapa alasan pihak sekolah belum memetakan potensi peluang pendanaan ini.

“64 Persen alasan pihak sekolah adalah belum menginventarisir kebutuhan sekolah. Alasan lainnya adalah belum melaksanakan deseminasi orientasi program atau kegiatan,” kata Hendrawan, ST, usai kegiatan.

IMG 20220331 WA0012

Menurut dia, kondisi saat ini sekolah masih merencanakan sesuai rutinitas tahunan dalam satuan pendidikan yang lebih didominasi melalui BOS dan DAK. Sementara belum banyak sekolah melirik peluang pendanaan Non-BOS dan Non-DAK dalam penyelenggaraan.

Selain itu, data dukung tiap sekolah telah memiliki dokumen indikator kinerja sekolah (RKJM), Dokumen Kurikulum, Pemetaan Mutu, dan sebagian besar data dukung yang belum terdokumentasikan, misalnya pelaksanaan kerja sama formal maupun non formal sekolah dengan pihak terkait.

“Permasalahan atau kendala yang dihadapi sekolah adalah kurang memahami konsep perencanaan yang optimal demi keberlangsungan program atau kegiatan secara terukur dan terarah,” ujar Hendrawan.

Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hadir dengan konsep Income Generating Unit bagi sekolah dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, dan transparansi.

Hendrawan menambahkan, 37 SMP di Bangka Selatan memiliki dokumen perencanaan penyelenggaraan sekolah sesuai tuntutan kondisi terkini dengan mengacu pada renstra dinas pendidikan dan kebudayaan. Point per point perencanaan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta komponennya yang tertuang dalam Matriks Indikasi Program Satuan Pendidikan 2022-2026.

“Kita sangat berharap agar di tahun 2022 ini, tahun pondasi sekaligus tahun pertama sebagai tahun baseline perencanaan terintegrasi bagi sekolah untuk menapaki ke tahun ke-2 hingga tahun ke-5. Sukses tahun pertama, maka akan berjalan di tahun ke-2, sehingga pada tahun ke-3 dimulai autopilot dalam pelaksanaannya,” tandas Hendrawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.