Ringkasan Berita:

  • DPRD Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD 2025, Kamis (31/7/2025).
  • Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menegaskan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara.
  • Pemkab Bangka Selatan tetap mempertahankan tema pembangunan dan indikator makro RKPD 2025, dengan target pertumbuhan ekonomi 3,5% dan IPM 70,25%.

SUARABAHANA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (31/7/2025), di Gedung Paripurna DPRD Bangka Selatan.

Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP, menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional, khususnya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Kredit foto: Pemkab Bangka Selatan.
Kredit foto: Pemkab Bangka Selatan.

“Rancangan Kebijakan Perubahan dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara,” ujar Bupati Riza dalam sambutannya.

Bupati Riza menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini diarahkan untuk mendahulukan belanja wajib yang bersifat prioritas, di antaranya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Harian Lepas (PHL).

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menuntut Pemkab Bangka Selatan untuk menerapkan kebijakan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Kita harus bijak mengelola keuangan daerah. Dalam situasi fiskal yang ketat, efisiensi menjadi keharusan agar program prioritas tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga tidak menimbulkan defisit yang membebani keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.

Meski terjadi perubahan dalam struktur anggaran, Bupati Riza menegaskan bahwa tema pembangunan dan indikator makro dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah.

“Tidak ada perubahan tema pembangunan maupun indikator-indikator makro antara RKPD induk dengan Perubahan RKPD Tahun 2025,” ungkap Bupati Riza.

Ia menyebutkan bahwa arah pembangunan tetap difokuskan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah juga terus mendorong efisiensi program agar sasaran pembangunan dapat tercapai dengan optimal.

Dalam kesempatan itu, Bupati Riza Herdavid memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menjadi prioritas dan target daerah tahun 2025.
Beberapa di antaranya meliputi:

  • Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 3,50 persen
  • Angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 3,25 persen
  • Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 4,60 persen
  • Inflasi dijaga pada level 2,85 persen
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat hingga 70,25 persen

Bupati menegaskan, seluruh indikator tersebut merupakan acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Bupati Riza menyampaikan bahwa Pemkab Bangka Selatan telah berupaya maksimal menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi nasional yang fluktuatif.

Upaya ini dilakukan melalui pengendalian belanja, peningkatan pendapatan daerah, serta efisiensi program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

“Pemkab Bangka Selatan terus berkomitmen menjaga stabilitas anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kemaslahatan rakyat,” tuturnya menegaskan.