Intisari Berita:

  • Ombudsman Babel menemukan kelangkaan LPG 3 kilogram di Bangka Belitung akibat pasokan ke SPPBE berkurang signifikan sejak akhir 2025 hingga Januari 2026.
  • Pengawasan Ombudsman mengungkap distribusi LPG 3 kg belum terkendali, mulai dari pembelian berlebih hingga praktik titip tabung di pangkalan.
  • Sejumlah pangkalan kedapatan menjual LPG 3 kg di atas HET resmi, mendorong Ombudsman merekomendasikan pengawasan dan sanksi lebih tegas.

SUARABAHANA.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ombudsman Babel) mengungkap sejumlah persoalan serius di balik kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah Bangka Belitung. Hasil pengawasan menunjukkan pasokan LPG tersendat di tingkat hulu, distribusi belum terkendali di hilir, hingga praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pangkalan.

Kelangkaan LPG 3 kg ini terpantau di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bangka (Sungailiat dan Belinyu), Kabupaten Bangka Barat, serta Kota Pangkalpinang. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro semakin sulit diperoleh.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menjelaskan bahwa berdasarkan data historis Januari 2026, terdapat kendala pasokan LPG 3 kg pada dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) utama di Pulau Bangka, yakni SPPBE Kelapa dan SPPBE Merawang.

Sumber foto: Ombudsman Bangka Belitung.
Sumber foto: Ombudsman Bangka Belitung.

“Pasokan LPG ke SPPBE Kelapa pada Desember 2025 tercatat sekitar 1.359 metrik ton, namun hingga 27 Januari 2026 baru terealisasi sekitar 918 metrik ton. Sementara SPPBE Merawang yang biasanya menerima pasokan empat hingga lima kali sebulan dengan total sekitar 2.300 metrik ton, per 26 Januari 2026 baru menerima sekitar 1.610 metrik ton,” ujar Kgs. Chris Fither dalam siaran pers, Kamis (29/1).

Menurut Ombudsman Babel, meskipun PT Pertamina Patra Niaga Regional Bangka Belitung telah melakukan antisipasi berupa pengiriman pasokan perbantuan ke dua SPPBE tersebut, upaya itu belum mampu menutup kebutuhan LPG seperti kondisi normal. Dampaknya, stok di tingkat agen dan pangkalan menjadi terbatas, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.

“Kendala pasokan di hulu ini berimplikasi langsung terhadap ketersediaan LPG 3 kg di agen dan pangkalan. Ini menunjukkan perlunya perencanaan stok yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan, terutama di wilayah kepulauan,” lanjutnya.

Dalam koordinasi Ombudsman Babel bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (26/1), terungkap bahwa distribusi LPG ke Bangka Belitung sangat dipengaruhi kondisi cuaca laut. Pasokan yang bersumber dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) berisiko terganggu ketika cuaca tidak mendukung, sehingga memengaruhi rantai pasok secara keseluruhan.