Penegakan hukum yang kuat juga bukan cuma soal menghukum, tapi memberi efek jera. Koruptor harus merasa bahwa korupsi itu bukan jalan pintas, tapi jalan tol menuju masalah panjang. Bukan cuma kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan rasa nyaman. Kalau perlu, sampai mimpi pun dihantui laporan keuangan.

Lebih dari itu, penegakan hukum adalah pesan moral. Pesan bahwa negara ini tidak sedang bercanda. Pesan bahwa uang rakyat bukan uang kas RT yang bisa dipinjam dulu, dikembalikan nanti kalau ingat. Pesan bahwa jabatan itu amanah, bukan kesempatan emas untuk “panen raya”.

Bayangkan kalau hukum benar-benar tegak. Anggaran daerah akan mengalir seperti air bersih, bukan bocor seperti pipa tua. Proyek berjalan sesuai rencana, bukan sesuai “kesepakatan di belakang layar”. Masyarakat percaya, investor datang, dan pembangunan melaju tanpa harus diseret-seret.

Baca juga:Bangka Selatan Masih Catat Nol Kasus Harian Covid-19

Sebaliknya, kalau hukum terus lemah, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Dari luar kelihatan megah, tapi sedikit saja diterpa masalah, langsung goyah. Dan yang paling rugi? Ya kita semua. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal harapan.

Maka, kalau ada yang masih bertanya kenapa penegakan hukum itu wajib, jawabannya sederhana: karena kita ingin hidup di tempat yang waras. Tempat di mana kerja keras dihargai, bukan dikalahkan oleh akal-akalan. Tempat di mana aturan bukan sekadar tulisan, tapi benar-benar dijalankan.

Jadi, mari kita berhenti berpura-pura heran setiap kali ada kasus korupsi. Kita sudah tahu penyakitnya. Sekarang tinggal mau sembuh atau tidak. Dan obatnya sudah jelas: hukum yang tegas, konsisten, dan tidak mudah “masuk angin”.

Kalau itu bisa kita lakukan, percayalah, negeri ini tidak hanya maju—tapi juga punya harga diri. Dan korupsi? Dia akan kabur sendiri, mungkin sambil bilang, “Wah, di sini sudah tidak nyaman lagi.”