Pemkot, lanjutnya, memang tidak terlibat langsung dalam operasional dapur, namun memiliki tanggung jawab pengawasan agar seluruh proses berjalan sesuai standar. Ia juga menekankan pentingnya transparansi data, khususnya terkait supplier bahan baku, sebagai langkah mitigasi risiko.

Di sisi lain, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, menyampaikan bahwa secara umum program MBG telah berjalan dengan cakupan yang cukup luas. Saat ini terdapat 19 SPPG, dengan 18 unit aktif dan satu dalam tahap persiapan. Program tersebut telah menjangkau 43.388 penerima manfaat, terdiri dari siswa, tenaga pendidik, dan non-pendidik.

Namun, capaian kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pelaksanaan di lapangan. Fakta bahwa sejumlah SPPG sempat dinonaktifkan menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan. Dua unit masih dalam status nonaktif, sementara dua lainnya dalam tahap perbaikan.

Dini mengakui adanya kendala teknis, termasuk temuan makanan yang tidak layak konsumsi. Salah satu kasus yang mencuat adalah produk olahan UMKM berupa pempek yang ditemukan mengandung ulat. Temuan ini menjadi alarm keras terhadap kualitas kontrol dalam rantai produksi dan distribusi makanan.

“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pelatihan ulang bagi penjamah makanan untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga,” ujarnya.

Meski pihak SPPG menyatakan bahwa seluruh unit wajib memenuhi standar, termasuk SLHS dan sertifikasi halal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi standar tersebut belum konsisten. Pengawasan rutin melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memang telah dilakukan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan jika pelanggaran serupa masih terjadi.