WTP Bangka Selatan 2025 Diraih, Bupati Riza Tegaskan Bukan Akhir Perjuangan
Pemkab Bangka Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/6/2026).
Penyerahan LHP berlangsung di Kantor BPK RI Pangkalpinang. Bupati Riza Herdavid hadir bersama Wabup Debby Vita Dewi, Sekda Hefi Nuranda, dan Ketua DPRD Erwin Asmadi.
Bupati Riza menegaskan WTP bukan akhir perjuangan dan meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pemkab juga mengaku terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif.
SUARABAHANA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI, yang diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, Kamis (25/6/2026).
“Perolehan opini pada hari ini bukanlah akhir dari perjuangan. Komitmen kami dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK merupakan tujuan utama kita bersama. Untuk itu kepada seluruh kepala OPD terkait agar segera mengambil tindakan,” tegas Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP.
Daftar Isi
- Penyerahan LHP di Kantor BPK Babel
- Apresiasi untuk BPK dan Seluruh OPD
- WTP Bukan Akhir, Rekomendasi Wajib Dituntaskan
- Terbuka terhadap Kritik dan Saran
Penyerahan LHP di Kantor BPK Babel
Opini WTP diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025. Bupati Riza hadir langsung dalam acara tersebut.
Turut hadir Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., Sekda Hefi Nuranda, S.T., M.M., dan Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi.
Dari BPK hadir Kepala Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Flora Anita Diassari, Kepala Bidang Pemeriksaan Teguh Prasetyo, dan Pemeriksa Madya Hendra Taroman, bersama pejabat pemerintah daerah, pejabat fungsional, dan tamu undangan.
Apresiasi untuk BPK dan Seluruh OPD
Dalam sambutannya, Riza menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Babel dan seluruh tim pemeriksa. Menurutnya, audit BPK tidak hanya fungsi pengawasan, tetapi juga memberi bimbingan, koreksi, dan arahan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Arahan itu diperlukan agar laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, patuh pada peraturan perundang-undangan, dan didukung sistem pengendalian intern yang efektif.
“Saya sebagai Bupati Bangka Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tim pemeriksa BPK yang telah banyak membimbing, mengoreksi dan memberikan arahan,” ujarnya.
Riza juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab, khususnya SKPKD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang aktif bekerja sama sehingga seluruh tahapan audit selesai dengan baik dan lancar.
Atas sinergi itu, Pemkab Bangka Selatan memperoleh opini WTP atas LKPD 2025. Capaian ini disebut bukti komitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
WTP Bukan Akhir, Rekomendasi Wajib Dituntaskan
Riza menegaskan opini WTP bukan akhir upaya perbaikan tata kelola, melainkan motivasi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah lewat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK.
Ia meminta seluruh kepala OPD terkait segera mengambil langkah menindaklanjuti setiap rekomendasi dalam LHP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku, agar rekomendasi dapat diselesaikan dengan cepat.
Lebih lanjut, Riza menyebut keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari dukungan DPRD dan masyarakat Bangka Selatan. Sinergi itu dinilai penting mendorong kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga.
Terbuka terhadap Kritik dan Saran
Sebelum mengakhiri sambutan, Riza menegaskan Pemkab akan selalu terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Penerimaan LHP beserta opini WTP atas LKPD 2025 itu disebut wujud komitmen Pemkab menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah demi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
